PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

A.    Masa Orde Lama

Þ    Perang kemerdekaan berakhir (tahun 1945-1949): Pengakuan terhadap RIS

Þ    Pembangunan dititik-beratkan pada “Nation Building”

Þ    Peran pemerintah dalam perekonomian sangat dominan

Þ    Pengeluaran pemerintah terkonsentrasi untuk tujuan politik dan keamanan dan ketertiban

Þ    Usaha untuk perbaikan di bidang ekonomi terabaikan

Þ    Anggaran Belanja Defisit, ditutup dengan mencetak uang, mengakibatkan inflasi sangat tinggi

Þ    Pertumbuhan ekonomi rendah, bahan pokok sulit didapatkan masyarakat, sehingga harganya tinggi

Þ    Diperparah dgn beredarnya berbagai jenis mata uang: uang De Javasche Bank, uang pemerintah Belanda, uang NICA, ORI, dan beberapa jenis uang lokal (URIPS-Sumatera, URITA-Tapanuli, URPSU-Sumatera Utara/Aceh, URIBA-Aceh, URIDAP-Banten, Uang Mandat-Palembang

1.      Kebijakan Moneter (Tahun1950)

·         Tujuan:

°         Memperbaiki posisi neraca pembayaran

°         Pengendalian harga (inflasi)

°         Menggali sumber pendapatan pemerintah untuk menutup defisit anggaran

·         Tahun 1959:

°         Dilakukan penurunan nilai uang (Sanering). Pecahan Rp500 dan Rp1.000 masing-masing menjadi Rp50 dan Rp100.

°         Giro dan deposito di atas Rp25.000 dibekukan dan diganti dengan pinjaman jangka panjang Kurs : US$1 = Rp45

2.      Kondisi Tahun 1960-an

·         Mulai tahun 1960 proyek politik pemerintah meningkat

°         Konfrontasi dengan Malaysia

°         Penyelenggaraan Asean Games

°         Penyelenggaraan Pekan Olah Raga (GANEFO)

°         Pembebasan Irian Barat dari Belanda

·         Tahun 1965: Bank Indonesia sebagai Bank Berdjoang bersedia menutupi defisit anggaran pemerintah dengan mencetak uang baru

·         Inflasi sangat tinggi (Tahun 1965 sebesar 635%)

·         Desember 1965 penggantian uang (Rp1.000 uang lama diganti Rp1 uang baru)

·         Tahun 1966 terjadi krisis politik: pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru

B.     Masa Orde Baru

·        Masalah yang dihadapi:

°         Tidak mampu bayar utang

°         Defisit Neraca Perdagangan

°         Anggaran pemerintah deficit

°         Inflasi tinggi (635%)

°         Buruknya prasarana ekonomi

·        Upaya yang dilakukan:

°         Pengendalian inflasi

°         Penyediaan bahan pangan, terutama beras

°         Rehabilitas prasarana ekonomi

°         Meningkatkan ekspor

°         Menciptakan lapangan kerja

°         Perbaikan iklim investasi, terutama investasi asing

°         Pelaksanaan pembangunan berencana (PELITA): Trilogi Pembangunan

·        Titik Berat Politik Ekonomi Orde Baru

Mengejar pertumbuhan tinggi dan  pemerataan pendapatan melalui ‘trickle down effect’ memberikan segala kemudahan seperti perizinan, perlindungan bea masuk, kredit bank, peruntukkan lahan dsbnya untuk mendukung pengembangan usaha besar memberikan monopoli beberapa jenis komoditi kepada usaha-usaha besar.

·        1966-1970: Masa Stabilisasi (Recovery)

°         Menjalankan kebijakan Anggaran Belanja Seimbang

°         Mendorong Investasi (tahun 1968: UUPMA dan UUPMDN)

°         Menata sistem perbankan nasional (UU No. 13 1968 tentang Bank Sentral dan UU No. 14 tahun 1967 tentang bank Umum)

·        Tahun 1970: tercipta stabilitas ekonomi nasional. Inflasi dapat ditekan:

°         Tahun 1967    : 112%

°         Tahun 1968    : 85%

°         Tahun 1969    : 10%

°         Tahun 1971    : 2,5%

      Mulai dilaksanakan kebijakan industrialisasi di Indonesia (industri substitusi impor) misalnya industri pupuk

·        Mulai diterapkan rencana pembangunan yang berkesinambungan (Repelita I) 1973/1974: Bonansa Minyak (Oil Boom)

°         Harga minyak dunia meningkat 400%

°         Penerimaan Negara naik (± 48%), inflasi naik (± 58%)

°         Peran minyak dominan, non migas tertinggal

°         Peranan Swasta dalam perekonomian kecil

°         Kebijakan mengatasi inflasi, Bank Indonesia melakukan intervensi ekonomi:

Þ    Menetapkan pagu (batas tertinggi) kredit

Þ    Menaikan suku bunga pinjaman

Þ    Menaikan cadangan minimum perbankan

Þ    Menaikkan suku bunga deposito berjangka

Þ    Melarang bank pemerintah menerima deposito berjangka yang dananya berasal dari luar negeri

°         Inflasi dapat ditekan:

Þ    1974/1975 : 21%

Þ    1977/1978 : 19%

Þ    1980 an: Masa resesi yaitu

°         Terjadi over supply minyak dunia, menyebabkan harga minyak turun

°         Terjadi defisit perdagangan luar negeri Amerika

°         Terjadi kenaikan harga mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika (Yendaka)

°         Pendapatan Negara turun, hutang negara (dalam matauang Yen) naik

°         Terjadi upaya penyesuaian (Devaluasi, deregulasi, penghematan)

C.    MASA DEREGULASI

·         1983 (1 Juni): Deregulasi Perbankan

Bank bebas menentukan bunga dan pagu kredit

·         1984: Deregulasi bidang Fiskal

UU pajak baru (prinsip Self Assessment)

·         1985: Deregulasi bidang Perdagangan

Penurunan tariff bea masuk (0 s.d 225% menjadi 0 s.d 60%)

·         1986: Sistem pengembalian bea masuk

·         1987: Transparansi alokasi kuota tekstil

·         1988: Penghapusan monopoli impor plastik dan baja

·         1990: Masa perekonomian Kepanasan (over heated)

°         Kinerja Bank menurun

°         Capital Adequacy Ratio (CAR) rendah

°         Lend to Deposit Ratio (LDR) tinggi

°         Kredit banyak yang macet

·         Upaya mengatasi

°         Tigh Money Policy (kebijakan uang ketat)

°         Pengendalian mega proyek

°         CAR 8% (paling lambat 1993) dan LDR maks 100%

·         1995/1996: Indonesia macan Asia Baru (NICs)

Sritua Arif: Everything is beautiful in Indonesia

·         1996/1997: Awal krisis moneter

D.    Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Tahun 1997/1998

°         Nilai rupiah merosot ( tinggal 85% dari semula)

°         Inflasi meningkat tajam (Des. 1998 mencapai 77,6%)

°         Kontraksi ekonomi (sebesar -13,2%)

°         Investasi dalam negeri turun, kecuali investasi asing

°         Suku bunga meningkat (SBI 1 bulan = 70%)

°         Ekspor dan impor turun (kecuali ekspor sektor pertanian)

°         Transaksi berjalan surplus

°         Terjadi pemindahan modal dalam negeri ke luar (capital flight) sebesar 10%-15% dari PDB (lebih dari US$25 milyar)

°         Cadangan devisa turun (Maret 1997 sebesar US$26,6 milyar; Maret 1998 sebesar US$13,2 milyar; Maret 1999 sebesar US$15,8 milyar)

°         Uang primer meningkat (tahun 1996 sebesar 8,1% terhadap JUB; tahun 1997 sebesar 26,4% dan tahun 1998 sebesar 41,4%)

E.     UPAYA PEMULIHAN EKONOMI (TAHUN 1999)

·         Penyehatan kerangka makro ekonomi

°         Pengendalian inflasi kisaran 20%

°         Transaksi berjalan diupayakan surplus untuk membantu membayar hutang

·         Revisi APBN dengan parameter baru

°         Defisit diusahakan berkisar 1% dari PDB

°         Pengurangan subsidi di bidang enerji (terutama BBM), namun tetap memberi perlindungan rakyat miskin

·         Transparansi kebijakan fiskal

°         Dana reboisasi dimasukkan dalam APBN

·         Proyek swasta

°         Penjadwalan kembali 12 proyek infrastruktur

°         Dana negara untuk IPTN dihentikan, proyek N-2130 didanai asing dan perbankan

°         Pencabutan perlakuan khusus dan fasilitas kredit bagi proyek Mobnas

·         Penegasan kebijakan moneter

°         BI diberi otonomi penuh dalam menentukan kebijakan moneter dan suku bunga

°         Pemerintah memberi dukungan penuh pada bank swasta dan pemerintah untuk merger

·         Restrukturisasi sektor perbankan dan sektor swasta

·         Restrukturisasi struktural

°         Bulog hanya memonopoli beras (terigu dan gula dihapus)

°         Perdagangan domestik produk pertanian sepenuhnya dideregulasi

°         BPPC dihapus

°         Pendanaan ADB dipusatkan hanya pada usaha kecil, menengah, dan eksportir

°         Hambatan investasi pada kelapa sawit dihapus

°         Penghapusan aturan investasi pada penjualan grosir dan retail